LINTASCELEBES.COM WAJO — Keberadaan orang asing di daerah perlu perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu perlunya kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait serta menyamakan persepsi terkait dengan pengawasan kegiatan orang asing di daerah sesuai bidang tugas masing masing.
Hal itu diungkapkan Bupati Wajo DR. H. Amran Mahmud saat memberian sambutan pada rapat pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat kecamatan se Kabupaten Wajo yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sulsel Kantor Imigrasi kelas II Parepare Selasa 25 Juni 2019 di Gedung Glory Convention Center (GCC) Sengkang.
Menurutnya, keberadaan orang asing dan Investasi asing di daerah masih dibutuhkan sepanjang dapat menunjang pengembangan dan pembangunan di daerah, disamping dampak negatif dari adanya aktifitas dan keberadaan orang asing di daerah. “Hal ini perlu kita sikapi dengan baik supaya tidak terjadi benturan,” ungkap H. Amran Mahmud.
Orang nomor satu di bumi Lamaddukkelleng ini mengunhgkapkan kalau perlu ada edukasi agar memberi pelayanan dan antisipasi tindak kejahatanOlehnya itu perlu ada sinergitas, perlu ada sikap dari aparatur, sehingga apa yang menjadi problematika dapat diantisipasi dengan baik. “Intinya perlu kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak,” tegasnya.
Amran Mahmud mengatakan, salah-satu vis-misi yang akan diemban yakni pengembangan.sektor pariwisata. “Bagaimana kedepan bisa teredukasi dan melayani para wisatawan. Kita juga akan membuka peluang kepada Investor dalam pengembangan pariwisata di Wajo ini,” ujarnya.
“Pengukuhan kepada Camat hari ini sehingga memudahkan koordinasi juga menjadikan wawasan keimigrasian menjadi bekal bagi para aparatur dibawah, sehingga ini menjadi bagian dalam mewujudkan visi misi kami kedepan, diantaranya memajukan masyarakat Wajo di segala aspek, ” tutup Bupati Wajo dalam sambutannya.
Sekadar diketahui bahwa, Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di tingkat kecamatan se-Kabupaten Wajo telah terbentuk, dan dikukuhkan oleh Bupati Wajo H. Amran Mahmud.
Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-pare, Noer Putera Bahagia yang ditemui menjelaskan, Ini sebagai bentuk penguatan komunikasi, bagaiamana berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mengawasi dan melihat pekermbangan persebaran orang asing.
Dari data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pare-pare, ada 16 orang asing yang masuk dalam pantauan. Mereka aadalah pekerja sebuah perusahaan.(Advertorial)
