LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan audiensi bersama Tim Ahli terkait dengan penyusunan kajian/studi kelayakan terkait rencana relokasi RSUD Siwa di Swiss Bell Hotel, Sabtu, (7/12/2024). Kegiatan tersebut dihadiri langsung Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu didampingi Sekda Wajo Ir. Armayani.
Hadir, Komisi IV DPRD Wajo, Tim FS RSUD Siwa, Kepala Bappelibangda Wajo, Inspektur Kabupaten Wajo, Kepala BPKBD WajoKepala Dinas Kesehatan Wajo, Direktur RSUD Siwa, Tim Manajemen RSUD Siwa dan PPK Kegiatan.
Andi Bataralifu mengatakan, audensi ini diselenggarakan sebagai bentuk perhatian terhadap masalah yang sangat krusial dalam dunia pelayanan kesehatan, yaitu kapasitas dan kesiapan infrastruktur rumah sakit dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti bencana alam, peningkatan jumlah pasien, atau masalah teknis lainnya.
“Kebanjiran yang sering terjadi di rumah sakit bukan hanya berdampak pada kelancaran pelayanan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pasien, tenaga medis, danseluruh pihak yang terlibat,” ujarnya.
Bataralifu mengharapkan, melalui audensi ini, dapat bersama-sama melakukan kajian mendalam untuk mencari solusi yang tepat, termasuk dalam hal realokasi fasilitas rumah sakit atau pembangunan infrastruktur baru yang lebih memadai.
Studi kelayakan yang akan dibahas hari ini, kata dia, akan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mengurangi risiko bencana di masa depan.
“Kami sangat mengapresiasi partisipasi semua pihak dalam kegiatan ini, terutama para narasumber yang telah menyediakan waktu dan keahlian mereka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menangani isu-isu yang relevan dengan topik kita hari ini. Semoga hasil dari diskusi dan kajian kita dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat, tidak hanya bagi rumah sakit yang sedang kita perhatikan, tetapi juga untuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa mendatang,” pungkas Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri ini.(sry)
Editor: Hamzah
