Home / Sulsel

Kamis, 13 April 2023 - 15:00 WIB

Efektivitas Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, Wakil Wali Kota Instruksikan Segera Bentuk Tim Teknis Terpadu

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi pimpin Rapat Koordinasi efektivitas penyelenggaraan dan pengawasan perizinan dan non perizinan di Kantor Balaikota, Kamis (13/04/2023)

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi pimpin Rapat Koordinasi efektivitas penyelenggaraan dan pengawasan perizinan dan non perizinan di Kantor Balaikota, Kamis (13/04/2023)

LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi pimpin rapat koordinasi (rakor) efektivitas penyelenggaraan dan pengawasan perizinan dan non perizinan.

Rapat digelar di ruang rapat Wakil Wali Kota Kantor Balaikota, Kamis (13/04/2023).

Rakor menindak lanjuti tingginya pengaduan masyarakat terkait permohonan perizinan.

Setelah mendengarkan penjelasan dari masing-masing dinas, Fatmawati Rusdi menginstruksikan agar segera dibentuk tim teknis terpadu.

“Sepekan tim teknis terpadu sudah harus terbentuk, agar segala permasalahan dapat segera tertangani,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut dibahas beberapa perizinan semisal perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin reklame, perizinan terkait minuman beralkohol, maupun izin pemanfaatan badan jalan, izin pendidikan PAUD dan SD, izin koperasi,

Kepala Dinas PM-PTSP Andi Zulkifli Nanda, dalam rakor tersebut menyampaikan penerbitan perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait sehingga dibutuhkan tim teknis dari masing-masing dinas terkait, yang telah di SK kan, untuk penempatan di PTSP.

“SOP dari setiap perizinan berada di PTSP, namun untuk menerbitkan izin-izin, harus mendapatkan rekomendasi dari berbagai dinas terkait, sehingga diharapkan dengan terbentuknya tim teknis terpadu dapat memaksimalkan pelayanan perizinan,” ujarnya.

Selain untuk penerbitan perizinan, hal lain yang menjadi perhatian yakni pengawasan.

“Terkadang saat pengurusan setelah melengkapi seluruh berkas, izin dikeluarkan. Namun seiring waktu berjalan terjadi perubahan, semisal izin restoran namun di lapangan ternyata ditemukan cafe, bar, ataupun lainnya,” ujarnya.

Andi Zulkifli menambahkan untuk itu, perlu adanya pengawasan rutin dan insidentil. Pengawasan rutin telah ditentukan oleh pusat dan akan dilakukan secara rutin di 50 perusahaan yang telah ditetapkan, untuk mengawasi apakah peruntukan dan perizinan telah sesuai.

“Untuk pengawasan akan dibentuk Satgas Pengawasan Perizinan Terpadu, yang ditanda tangani secara langsung oleh Wali Kota Makassar,” ungkap Zulkifli. (*Natsir)

Baca juga:  Pj. Bupati Wajo Serahkan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2023 kepada DPRD

Editor: Sudirman

Share :

Baca Juga

Sulsel

Fatmawati Rusdi: MNEK 2023 Moment Perkenalkan Makassar Lebih Dalam di Mata Dunia

Sulsel

Bupati Gowa Ajak Pemuda Ikut Sukseskan Pilkada 2024

Sulsel

Jelang Ramadhan, Masjid At-Taubah Kembali Salurkan Santunan Rutin kepada 700 Anak yatim dan Duafa

Sulsel

Pipa Bocor di Kawasan IPA II Panaikang, PDAM Imbau Tampung Air Sebelum Pengerjaan Dimulai

Advertorial

Rapat dengan DLH, Komisi III DPRD Wajo Bahas Solusi Lingkungan hingga Kesejahteraan Petugas Sampah

Sulsel

Terpilih Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Dua Amran Ucapkan Selamat kepada Andi Samsan Nganro

Sulsel

Wali Kota Danny Pomanto Sampaikan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024

Sulsel

Suardi Saleh Buka Lokakarya Optimalisasi Program JKN