LINTASCELEBES.COM WAJO — Komisi I DPRD Kabupaten Wajo menggelar Diskusi Publik terkait dengan penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang penataan desa, Kamis (08/11/2022)
Diskusi publik yang digelar di ruang rapat paripurna ini dipimpin Ketua Komis I DPRD Wajo H. Ambo Mappasessu. Dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Wajo, Kabid Bina Pemdes Dinas PMD Wajo Saiful.
Ketua Komis I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengatakan, Ranperda inisiatif penataan desa ini untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait adanya beberapa desa yang ingin melakukan pemekaran.
Namun kata dia, persyaratan pemekaran kecamatan atau desa harus ada penetapan desa. Sementara di Kabupaten Wajo ini belum ada Perda penetapan desa. Tetapi yang ada Perda pembentukan desa.
“Makanya itu, sebelum menetapkan Ranperda ini, maka kami mengundang camat dan perwakilan kepala desa untuk diskusi terkait dengan Ranperda penataan desa ini,” ungkap Ambo Mappasessu.
Sementara Kabid Bina Pemdes Saiful mengatakan bahwa, berbicara terkait penataan desa, rujukannya Permendagri No 1 tahun 2017. Ada 3 poin penting dalam Permendagri yang dibahas yakni, pembentukan, penghapusan dan penggabungan.
“Melalui diskusi publik ini, kita mengharapkan ada tambahan-tambahan untuk memperkaya muatan apa yang ada dalan Ranperda. Berdasarkan aspirasi dari kepala desa mengharapkan dalam Perda nantinya menjadi dasar untuk penataan terkait tapal batas desa,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Saiful, aspirasi dari kepala desa terkait dengan pemekaran dusun, pasalnya sejak terbitnya UU Desa, belum pernah melakukan pemekaran dusun. “Dengan harapan setelah adanya peraturan daerah, kita punya regulasi untuk bagaimana pemekaran dusun di 142 desa yang ada di Bumi Lamaddukkelleng,” ujanya.(Zah)
Editor: Sudirman
