Home / Sulsel

Selasa, 27 September 2022 - 16:32 WIB

Pastikan Masyarakat Terdaftar Program JKN-KIS, Pemkab Wajo Teken Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Pemerintah kabupaten Wajo menandatangani perjanjian kerjasama Universal Health Coverage (UHC) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (27/9/2022) di Ruang Kerja Wakil Bupati Wajo.

Pemerintah kabupaten Wajo menandatangani perjanjian kerjasama Universal Health Coverage (UHC) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (27/9/2022) di Ruang Kerja Wakil Bupati Wajo.

LINTASCELEBES.COM WAJO — Pemerintah kabupaten Wajo terus berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat kabupaten Wajo.

Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut, Pemerintah kabupaten Wajo menandatangani perjanjian kerjasama Universal Health Coverage (UHC) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (27/9/2022) di Ruang Kerja Wakil Bupati Wajo.

Perjanjian kerjasama yang ditandatangani Wakil Bupati Wajo, Amran dengan pihak BPJS Kesehatan ini memastikan masyarakat kabupaten Wajo yang terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS akan memperoleh perlindungan jaminan kesehatan yang komprehensif.

“Kami berharap BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten Wajo terlayani dengan baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah menjalin koordinasi dan komunikasi secara aktif dalam pelayanan kepada peserta JKN-KIS,” kata Amran.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Wajo ini mengatakan, Pemerintah kabupaten Wajo terus berupaya meningkatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan jalan mengusulkan tambahan kuota masyarakat Penerima Bantuan Iuran melalui Kementerian Sosial.

“Efektif ini akan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2022 yang akan datang. Jadi, dengan UHC ini, kepengurusan BPJS Kesehatan masyarakat akan langsung aktif pada hari itu juga tanpa harus menunggu beberapa hari,” ucapnya.

Pada penandatanganan tersebut, Amran didampingi Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Junaidi Muhammad, Sekda Kab Wajo, Armayani, Kepala Bagian Pemerintahan, Nisrinah, serta Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo dan jajaran.

Diketahui sebelumnya, Bupati Wajo, Amran Mahmud menemui pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial, Tri Rismaharini terkait penambahan kuota PBI BPJS APBN, difasilitasi oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang. Ini bagian perjuangan Pemkab Wajo mengembalikan status Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta Wajo. Tujuannya, memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Upaya itu berbuah manis. Pemkab Wajo telah mendapatkan penambahan kepesertaan aktif PBI BPJS APBN sebanyak 30.236 jiwa yang diserahkan langsung Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos, Robben Rico, pada peringatan Hari Jadi Wajo (HJW) ke-623 lalu. Tak hanya sampai di situ, bahkan Amran Mahmud juga terus memperjuangkan tambahan bantuan penerima PBI BPJS APBN setelahnya.(Res-Far)

Editor: S. Menroja

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati dan Wakil Bupati Wajo Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara

Sulsel

Guru Honorer Kembali Aspirasi ke DPRD Wajo, Minta Pemda Tambah Kuota PPPK Formasi Guru

Sulsel

Seluruh Fraksi DPRD Sulsel Setuju Atas Jawaban Pj Gubernur Sulsel, Ranperda Tentang APBD TA 2024 ke Tahap Pembahasan

Sulsel

Peduli Korban Kebakaran Buloa, Penjabat Direksi PDAM Kota Makassar Salurkan Bantuan

Sulsel

Dukung Penanganan Dampak Inflasi Daerah, Pemkab Wajo-Takalar Tandatangani MoU

Sulsel

Jaminan Keselamatan Kerja, 87 Persen Non-ASN dan Guru Pemkab Wajo Terkaver BPJS Ketenagakerjaan

Sulsel

Bapenda Makassar Gelar Apel Pagi, Tekankan Pentingnya Disiplin dan Kerjasama

Sulsel

Gelar Halal Bihalal, Dirut PDAM Beni Ajak Pegawai Tingkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan