Home / Sulsel

Kamis, 21 Juli 2022 - 17:37 WIB

Rakor Monev, Wawali Makassar Dorong SKPD Percepat Realisasi Belanja APBD Triwulan II 2022

Wawali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi hadiri rapat monitoring evaluasi kegiatan APBD dan realisasi PAD Triwulan II Tahun 2022 di Ruang Sipakatau Balaikota, Kamis (22/07/2022).

Wawali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi hadiri rapat monitoring evaluasi kegiatan APBD dan realisasi PAD Triwulan II Tahun 2022 di Ruang Sipakatau Balaikota, Kamis (22/07/2022).

LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Wakil Wali kota Makassar Fatmawati Rusdi meminta seluruh SKPD untuk percepat realisasi serapan anggaran APBD triwulan ll tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Fatmawati pada rapat monitoring evaluasi, kegiatan APBD dan realisasi PAD Triwulan ll tahun 2022 di ruang Sipakatau Balai Kota, Kamis (21/07/2022).

“Hari ini saya mau meminta penjelasan dari beberapa dinas, apa langkah yang dilakukan, agar target dapat terealisasi, supaya bisa menjadi barometer bagi SKPD lain yang serapan anggarannya masih rendah,” katanya.

Fatmawati mengingatkan seluruh perangkat daerah dan bagian segera melakukan percepatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan sesuai perundang – undangan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman menuturkan dari total 51 SKPD dan 12 bagian, menurutnya memang masih ada SKPD yang catatannya hari ini jauh dari harapan.

“Kita menargetkan belanja mereka di angka 40 persen utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Menurutnya, sampai saat ini masih ada 18 SKPD yang jauh dari target, karena realisasi serapan anggaran masih diangka 33,2 persen.

“Tentu kita harap SKPD sadar betul, bahwa belanja yang ada, merupakan tanggung jawab SKPD, tanggung jawab kepada masyarakat, namanya belanja modal berkaitan dengan perputaran ekonomi,” ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemkot Makassar telah mengambil kebijakan melalui surat edaran penundaan pembayaran TPP bagi SKPD yang belum memenuhi realisasi serapan anggaran 40 persen.

“Dalam surat edaran itu, kita tunda pembayaran TPP bulan Juni, tapi ini baru kebijakan pertama, akan disusul kebijakan selanjutnya, apakah nanti kita menunda atau mungkin memotong atau tidak memberikan sama sekali. Jadi kalau mereka tidak melakukan percepatan dan hanya memikirkan TPP ini sangat sayang namanya,” tutupnya.(Natsir)

Editor: Sudirman

Share :

Baca Juga

Sulsel

Sigap, Wali Kota Danny Pomanto Respon Cepat Musibah Kebakaran TSM Makassar

Sulsel

Bupati Barru jadi Irup Peringatan HUT KORPRI ke 51

Sulsel

Aliyah Mustika Ilham Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hafidz

Sulsel

Raih Awarding Day Cash and Payment System Appreciation, Bupati Wajo Harap Seluruh Transaksi Menuju Digital

Sulsel

Pastikan Sampah Terangkut, Lurah Malbar Pantau Wilayah di Pagi Hari

Sulsel

Disperkim Makassar Gelar Sabtu Bersih di Rumah Susun Warga Panambungan

Sulsel

Penetapan Renja DPRD Kota Makassar Tahun 2025, Pj Sekda Kota Makassar Tekankan Pentingnya Libatkan Seluruh Elemen

Sulsel

Diskominfo Bersama Dinsos Bahas Penanganan Anak Jalanan Melalui Podcast Kominfo