LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Bupati Wajo H. Amran Mahmud menghadiri pembukaan pertemuan regional terarah dan focus group discussion CSR/TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) dikawasan teluk Bone yang digelar di Baruga Karaeng Patingalloang, Rumah Jabatan Gubernur Minggu 3 November 2019.
Sebanyak 9 kabupaten yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kep. Selayar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo.
H. Amran Mahmud mengatakan, kehadirannya dalam pertemuan regional terarah dan focus group discussion CSR/TJSL tersebut, tak lepas dari komitmen yang telah terbangun bersama dengan tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya Kabupaten Wajo.
“Terutama diteluk Bone ini, bisa dilakukan kajian, teluk ini dapat berpotensi ekonomi baik dalam bidang pariwisata, perikanan, rumput laut, dan beberapa potensi potensi lainnya dapat dikembangkan untuk menjadi kegiatan ekonomi yang ada didaerah pesisir termasuk di Wajo,” ujarnya.
Potensi yang dapat dikembangkan lanjut Amran Mahmud, antara lain TPI, ada pelabuhan tol laut, yang bisa mempercepat dan menghubungkan daerah yang ada, juga bisa menjadi infrastruktur dalam mengerakkan roda ekonomi.
Sementara Gubernur Sulsel H. Nurdin Abdullah dalam pertemuan tersebut menekankan arah dan fokus FGD bahwa bukan hanya ekonomi tetapi juga kebudayaan. “Budaya akan mendorong ekonomi,” kata Gubernur Prof. Dr. Nurdin Abdullah.
Dikatakan kalau maksud dari FGD ini adalah meluaskan wawasan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah Kawasan Teluk Bone pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara tentang substansi, filosofi, sejarah dan regulasi yang terkait dengan Sosial Corporate Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang melekat pada aktivitas dunia usaha pada suatu wilayah.
Selain itu, kata dia juga untu mewujudkan dialog intensif dan mendalam antar pemangku kepentingan untuk menetapkan langkah-langkah strategis tentang perencanaan dan tata kelola CSR atau TJSL agar dapat bermanfaat bagi percepatan penyelenggaraan pembangunan wilayah pada masing-masing daerah kabupaten/kota terkait.
“Tujuannya mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan asal daerah-daerah untuk merumuskan rekomendasi yang akan dijadikan rujukan bagi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan daerah di bidang pengelolaan CSR atau TJSL untuk kepentingan percepatan pembangunan di daerah pada khususnya dan Kawasan Teluk Bone,” kata Nurdin Abdullah.
Nurdi Abdullah menjelaskan, kawasan Teluk Bone merupakan wilayah laut, pesisir dan dataran yang pengelolaannya terkait daerah otonom. Terdapat dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta 18 daerah kabupaten/kota dengan sejumlah kekayaan sejarah budaya dan peradaban masyarakat serta potensi sumber daya alam yang sangat besar.(Hms-Adv)
Editor: Muh. Hamzah
