LINTASCELEBES.COM JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di bumi Lamaddukelleng. Langkah konkret ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Bupati Wajo, Andi Rosman, memimpin langsung kunjungan konsultasi dan koordinasi ini dengan didampingi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Andi Satriani. Kehadiran rombongan Pemkab Wajo disambut hangat oleh Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Hj. Erliani Budi Lestari, beserta jajaran.
Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada pembahasan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pencatatan sipil, serta akselerasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat Wajo. Berbagai isu krusial dibahas secara mendalam, mulai dari optimalisasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, hingga langkah percepatan transformasi layanan berbasis digital.
Bupati Wajo, Andi Rosman, menegaskan bahwa Adminduk merupakan hulu dari seluruh pelayanan publik. Dokumen kependudukan yang valid menjadi syarat mutlak bagi warga untuk mengakses berbagai fasilitas negara.
“Tentu kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Wajo mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Karena itu, koordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan di daerah,” ujar Andi Rosman.
Menurutnya, tanpa tertib administrasi, masyarakat akan menemui kendala dalam memperoleh hak-hak dasarnya, seperti layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga akses perbankan. Selain menyerap arahan pusat, pertemuan ini juga dimanfaatkan Pemkab Wajo untuk memetakan kendala teknis dan kebutuhan fasilitas penunjang di lapangan.
Melalui sinergi yang makin kuat dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Pemkab Wajo optimistis mampu menghadirkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Setelah dari sini, kami akan langsung mengaplikasikan hasil koordinasi sekaligus mengevaluasi pelayanan publik di daerah. Khususnya di bidang administrasi kependudukan, agar terus ditingkatkan demi memberikan kemudahan dan kepastian layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(r/Adv)
