LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kalau pemerintah harus membantu KPU dan Bawaslu di daerah termasuk menggunakan Anggaran belanja tak terduga.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Rakor ini diselenggarakan di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juni 2024.
“Peran daerah selain anggaran, masalah sarpras. Belajar pilpres kemarin, saya minta pemda bantu KPU Bawaslu yang enggak punya kantor, enggak punya gudang, sarpras untuk daerah terpencil, di Maluku, di Malut, di pulau-pulau kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu, gunakan yang ada, reguler maupun belanja tak terduga (BTT), gunakan itu,” tegasnya.
Mendagri mengungkapkan kalau Kabupaten Wajo siap untuk melaksanakan Pilkada 2024 di Sulsel. Pasalnya realisasi anggaran yang disiapkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk KPU dan Bawaslu sudah terbayar lunas.
“Pemkab Wajo menyepakati NHPD pada Pilkada 2024 sebesar Rp45 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu,” kata Tito Karnavian.
Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu mengatakan Pemerintah Kabupaten Wajo akan selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak. Baik KPU, Bawaslu dan TNI Polri dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dan selalu memberikan dukungan kepada penyelenggara.
“Kepada ASN untuk tetap menjaga netralitas, Insya Allah pilkada tahun 2024 ini akan terlaksana dengan aman dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang akan membangun Kabupaten Wajo.” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku tersebut.(Humas Wajo)
