LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dimulai sejak tanggal 17-19 Maret 2022 dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 resmi ditutup oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Drs.Harpansa.,MM di Hotel Claro jalan Andi Pettarani Makassar, Jumat (18/03/2022).
Turut hadir pada kegiatan penutupan Rapat Koordinasi yakni, Kepala Bidang GTK., H.Muchlis, Kasubag Kepegawaian dan Hukum, Muhammad Hazairin. SH.MH., Kepala Cabang Dinas Wilayah I-VII, Ketua MKKS Negeri dan Swasta, Koordinator Pengawas Sulawesi Selatan, Dr.H.Mulyono Caco M.Kes.,M.Pd., dan Kepala Sekolah penggerak yakni SMA 2, SMA 4, SMA 9, dan SLBN 1 serta Staf Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Supardi.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Harpansa dalam sambutannya dihadapan peserta rapat, menekankan beberapa poin penting dari kegiatan ini, bahwa selama mengikuti rapat koordinasi tentunya kita semua telah mendapatkan ilmu yang harus kita implementasikan di tempat tugas masing masing.
Lanjut Harpansa, sebenarnya Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Dr. Setiawan Aswad, M.,Dev.Plg., yang akan menutup kegiatan ini, namun karena beliau ada pertemuan marathon dan acara lainnya yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kami harus mewakili untuk menutup acara ini.
“Dalam pengelolaan Dana BOS, baik itu Cabang Dinas tolong baca juknisnya, sebab kenyataan di Tahun 2021, tahap pencairan dana BOS itu tidak mempunyai kwitansi, ada pula diantaranya sekolah yang tidak kuasai juknis Dana BOS, sehingga ada sekolah yang laporannya tidak ada kwitansi, semoga ini tidak terulang ditahun 2022,”tegas Harpansa.
“Saya meminta untuk diaktifkan kembali MGMP, karena melalui MGMP dapat memudahkan dan sangat membantu setiap ada permasalahan, sebab MGMP berperan dalam menfasilitasi guru dalam bidang studi yang sama dalam bertukar pendapat dan pengalaman,”jelas Harpansa.
Tambah Harpansa, terkait sekolah penggerak, sesuai data yang dihimpun bahwa ada 37 sekolah yang ikut melakukan verifikasi namun yang lolos hanya 10 sekolah, artinya ini tanda tanya besar.
“Penting kita ketahui bahwa maraknya oknum oknum yang mengatas namakan Gubernur, terkait kepentingan untuk dapat membantu dalam mendapatkan jabatan, diminta untuk tetap waspada, terkait plt Kepala sekolah yang tersebar di berbagai daerah, ada sekitar 70 orang lebih, mulai dari SMA, SMK dan SLBN,”tutupnya. (BN-Natsir)
Editor: Sudirman
