LINTASCELEBES.COM JAKARTA — DPR menggelar rapat paripurna siang ini. Ada sembilan agenda dalam paripurna, salah satunya mengesahkan lima pimpinan KPK yang telah ditetapkan Komisi III DPR.
Rapat digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Menurut agenda resmi, paripurna dimulai pukul 13.00 WIB. “Iya (paripurna), jam 13.00,” kata Sekjen DPR Indra Iskandar seperti yang dilansir detik.com.
Agenda paripurna yang pertama adalah laporan Komisi III DPR terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK. Selanjutnya, lima pimpinan KPK terpilih disahkan.
Pimpinan KPK periode 2019-2023 terpilih yaitu Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar. “Laporan hasil fit and proper test Komisi III DPR RI terhadap Capim KPK RI,” ujar Indra.
Paripurna dilanjutkan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perkawinan. Kemudian, paripurna bakal menetapkan nama-nama anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota.
Berikutnya, akan ditetapkan nama-nama anggota Pansus dan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Selanjutnya, paripurna mengagendakan penyampaian laporan hasil kerja BAKN DPR RI tahun 2018-2019.
Paripurna dilanjutkan dengan laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Laporan Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana, dan laporan Tim Penguatan Diplomasi Perlemen DPR RI. Selain itu juga bakal disampaikan laporan Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU terkait Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan DIY.
Sebelumnya, mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto, bersuara keras tentang revisi UU KPK dan pemilihan pemimpin KPK yang baru. BW menilai saat ini KPK sedang diluluhlantakkan dan diporakporandakan.
“KPK diluluhlantakkan. Indikasi bau sangit kolusif pemilihan capim KPK terasa menyengat. Parade kepongahan dipertontonkan secara seronok. Calon yang oleh KPK dituduh nir-integritas dan tak mampu mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi KPK justru sengaja dipilih jadi komisioner KPK oleh parlemen setelah diusulkan Presiden,” kata BW kepada wartawan, Minggu (15/9).
Sementara itu, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menarik Irjen Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK. Menurut Busyro, terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK sarat akan konflik kepentingan.
“Tapi menurut saya itu kan menjadi catatan Polri. Ada bukti, ada track record tentang Firli. Sekarang kalau Kapolri punya itikad jujur, itikad baik. Tarik Firli. Tarik. Punya otoratis menarik kok. Dulu punya otoritas mengizinkan kenapa tidak punya otoritas menarik, apalagi ada bukti seperti itu,” kata Busyro kepada wartawan, Minggu (15/9).(Sumber: detik.com)
