LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelayanan administrasi kependudukan menjangkau masyarakat sejak hari pertama kehidupan seorang anak.
Komitmen tersebut ditunjukkan Munafri melalui penyerahan simbolis akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK) kepada bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Dalam momentum tersebut, Munafri mengunjungi tiga bayi yang baru lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kota Makassar kepada keluarga yang mendapat kebahagiaan istimewa pada hari jadi Kota Daeng.
Melalui layanan kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas kesehatan, orang tua tidak perlu lagi mendatangi kantor pemerintahan untuk mengurus dokumen kependudukan anaknya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, pencatatan identitas anak sejak lahir merupakan bagian penting dalam membangun basis data kependudukan yang akurat.
Menurutnya, data tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak administrasi anak, tetapi juga menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebutuhan pembangunan kota.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan, data kependudukan yang akurat membantu pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga medis hingga tenaga pengajar.
Munafri mencontohkan perkembangan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang terus mengalami pertumbuhan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dasar, seperti puskesmas, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah membutuhkan data yang valid agar perencanaan pembangunan fasilitas publik dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik harus bergerak lebih proaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan, tetapi harus hadir langsung menjangkau kebutuhan warga.
“Ini pola pelayanan yang harus kita bangun. Pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat agar layanan dasar bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, M Hatim, menjelaskan, penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK tersebut merupakan kado khusus Pemkot Makassar bagi bayi yang lahir pada momentum HUT Kota Makassar.
Hingga Senin siang, tercatat sekitar 30 bayi lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya.
Pelayanan dilakukan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Namun, penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan, termasuk bagi bayi dari orang tua yang tercatat sebagai warga Kota Makassar.
“Di momen ulang tahun Kota Makassar, Dukcapil menerbitkan akta kelahiran bagi bayi baru lahir bertepatan dengan HUT Kota Makassar,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, menambahkan kerja sama Dukcapil dengan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman (MoU) bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan.
Ia berharap cakupan kerja sama semakin diperluas, termasuk dengan rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari jumlah tersebut, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dan diharapkan dapat terus dimaksimalkan agar pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses masyarakat.
“Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak,” harapnya.(Sir)
Editor: Syafruddin Menroja
