LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Rakor kelembagaan dan peningkatan mutu Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulsel yg dilaksanakan di Gedung guru disdik sulsel tanggal 25 pebruari 2025.
Dihadiri oleh dihadiri 350 peserta dari 7 kabupaten dan Kota di Sulsel, Kabid GTK Disdik, para Kacabdis, MKKS Negeri maupun Swasta, para ketua Yayasan dan Kepala Sekolah Swasta.
Adapun Narasumber yakni, Drs. Kadir Halid Anggota DPRD Sulsel yang juga Wakil Ketua BMPS, Drs. Benhard dari BAN Propinsi, Suarman. Mpd sekretaris Dewan Pengawas BMPS, Fatimah dari portal Sekolah.
BMPS Sulsel pada rakor mendapatkan hibah 1 hektar tanah dari salah satu anggota BMPS bernama Ahmad Dg Sarro, lokasi tersebut bertempat di Malino.
Beliau Ketua Yayasan Bukit Hidayah Malino salah satu pengelola sekolah dan pesantren di Kabupaten Gowa tersebut dengan spontan mewakafkan tanahnya dan disambut gembira oleh para pengurus dan anggota BMPS disaksikan pula oleh ketua dan pengurus BMPS Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sedang melakukan kunjugan ke BMPS Sul Sel.
Pada rakor tersebut BMPS akan menerapkan digitalisasi sekolah baik dengan Learning manegement system (LMS) dan support management system (SMS) di 50 sekolah sulawesi selatan.
LMS meliputi, pembelajaran digital, absensi siswa dan guru secara real time, laboratorium dunia maya, meeting dan konprensi berbasis sekolah, raport serta pelatihan dan peningkatan komptensi guru dan fitur fitur pembelajaran lainnya.
Sementara SMS meliputi, administrasi sekolah, Absensi, akuntansi dan pertanggungjawaban, pengukuran kinerja mutu serta peningkatan manajerial sekolah.
BMPS menandatangani kerjasama dengan building aplikasi dan berencana menerapkan secara gratis kepada 50 sekolah di 7 kabupaten dan kota.
Ketua BMPS Sulsel, H.Irman Yasin Limpo menyampaikan pokok – pokok sambutan diantaranya konsolidasi kelembagaan dengan membentuk pengurus daerah Kabupaten dan Kota serta digitalisasi sekolah swasta.
Lanjutnya, None mengatakan harapan kepada Pemerintah untuk bersama sama menciptakan sistem penerimaan murid baru yang berintegritas.
“Kami mengharapkan Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sekolah yang dikelola oleh masyarakat dan redistribusi guru ASN kepada sekolah – sekolah swasta yang membutuhkan,” tutupnya.(Sir)
Editor: Hamzah
