LINTASCELEBES.COM WAJO — Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu mengharapkan kepada seluruh ASN untuk mendukung program Kepala Daerah terpilih serta menyusun RPJMD dalam kurung waktu 6 bulan kedepan sesuai visi misi dan program kepala daerah terpilih.
Hal itu disampaikan saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Kesadaran Nasional di lapangan Upacara Kantor Bupati Wajo, Senin (17/2/2025).
Dalam rangka penyongsong kepemimpinan kepala daerah baik itu gubernur dan bupati terpilih, lanjutnya, senantiasa dapat meningkatkan etos kerja dan sinergitas yang lebih baik, dan tunjukkan jati diri dalam meningkatkan profesionalisme dan dedikasi yang baik dengan hati yang tulus serta semangat kebersamaan.
Andi Bataralifu menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat atas terselenggaranya pemilu damai dan menjadikan Wajo terbaik kedua di Sulawesi Selatan terkait Pilkada damai.
“Saya juga mengucapkan rasa terima kasih karena telah banyak berpartispasi membantu mensukseskan program yang ingin dicapai selama menjabat sebagai Pj. Bupati Wajo. Semoga kedepannya wajo lebih baik lagi,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Bataralifu mengharapkan kepada para kepala perangkat daerah supaya membaca, menelaah serta mempercepat pelaksanaan APBD tahun 2025 ini dengan terlebih dahulu menyusun progam dan kegiatan prioritas per triwulan, termasuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2024.
Menurutnya, ini merupakan sebagai bahan koreksi dan pelajaran agar tidak terulang kembali ditahun 2025, agar seluruh perangkat daerah memprioritaskan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas dan tidak signifikan mendukung visi serta misi maupun program unggulan daerah agar ditunda pelaksanaannya” program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA SKPD dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan berkualitas serta bernilai hasil,” ujarnya.
Pj. Bupati Wajo menegaskan, harus selalu memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, taat pada peraturan perundang-undangan, propesional, efektif serta transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.(Sry)
Editor: Hamzah
