LINTASCELEBES.COM WAJO — Pajak merupakan komponen yang sangat masif sebagai pendukung penerimaan negara. Bahkan APBN di tahun 2023, sektor pajak merupakan dominan dalam penerimaan negara.
hal itu disampaikan Kepala KPP Pratama Watampone yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan III Bambang Saptorenggo pada sosialisasi Permenkeu Nomor 168 tahun 2023 kepada bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten Wajo di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (25/1/2024)
Bambang Saptorenggo mengatakan, jika melihat detail penerimaan pajak di KPP Pratama Watampone, realisasi penerimaan tahun lalu mencapai Rp441 Milyar dari target Rp429 milyar. Dimana porsi terbesar dari penerimaan tersebut dari sektor administrasi pemerintahan yakni sekitar Rp220 milyar lebih, termasuk dari APBD.
“Ini tidak lepas dari kontribusi dari bendahara. Karena betapa masifnya kontribusi itu memberikan penerimaan yang sangat berarti di KPP Paratama Watampone,” ujarnya.
Bambang mengungkapkan, pajak yang dikumpul akan kembali dalam APBN menjadi sumber dari belanja negara. Pasalnya Rp814 tlriliun secara nasional merupakan belanja pemerintah yang merupakan transfer ke daerah yang tentunya kembali untuk dimanfaaatkan membangun di daerah.
Sementara, Sekda Wajo Armayani mengatakan, sebagai instrumen fiskal, pajak berperan sangat penting sebagai sumber utama keuangan negara. Pajak bukan hanya sekedar sebuah kewajiban, namun lebih dari itu, pajak merupakan kontribusi nyata kita dalam membangun fondasi keuangan negara yang kuat untuk kesejahteraan bersama.
Pasalnya, kata Mantan Kepala BPKPD Wajo ini, pajak yang terkumpul dan dibayarkan ke negara dikelola dan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pemenuhan kebutuhan energi, dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, mendukung sektor pertanian melalui subsidi pupuk dan bibit demi ketahanan pangan yang kuat, dan masih banyak lagi dimana tentu saja tujuannya satu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing negara ini di kancah global.
Tak hanya itu, lanjut Armayani, pajak juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, menciptakan jaringan aman yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Ini menciptakan redistribusi keadilan sosial, di mana kontribusi dari warga berpenghasilan tinggi memberikan manfaat langsung kepada warga miskin melalui program bantuan sosial.
Dikatakan, sebagai pengelola keuangan masing-masing OPD, peran bendahara dalam Organisasi Pemerintah Daerah sangatlah vital. Bendahara memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah, termasuk pajak. Dengan penuh integritas, bendahara harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan yang efisien dan bertanggung jawab.
Armayani mengungkapkan, bendahara memiliki peran strategis dalam mengawasi dan melaksanakan kebijakan keuangan daerah, termasuk pengelolaan dana pajak. Keterlibatan mereka dalam setiap tahapan pengelolaan pajak, mulai dari pemungutan pajak baik PPh dan PPN hingga pelaporan, akan sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan yang kita rencanakan.
“Kesadaran dan kepatuhan kita dalam membayar dan melaporkan pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga investasi kita dalam kesuksesan pembangunan negeri ini. Dengan adanya penerimaan pajak yang stabil, pemerintah dapat merencanakan program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan,” jelas Ketua KORPRI Kabuoaten Wajo ini.
Armayani mengajak seluruh bendahara dan staf keuangan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan keahlian dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah. Sistem yang transparan, akuntabel, dan berintegritas akan memperkuat fondasi keuangan daerah kita. Mari kita bersama-sama bekerja keras untuk mencapai tujuan ini.
Bambang menyampaikan terimakasih kepada para bendahara atas kontribusinya dalam memungut dan memotong dan melaporkan kembali sehingga bisa masuk penerimaaan di KPP Partama watampone. “Saya sangat memgharapkan kerjasama ini untuk terus berkesinambungan dengan upaya yang lebih baik dan maksimal,” pungkasnya.
Sosislisasi yang dibuka oleh Sekda Wajo Ir. Armayani ini dihadiri Kepala BPKPD Wajo H. Dahlan, Plh Kepala KPP Pratama Watampone yang diwakili Kepala Seksi Pengawasan III Bambang Saptorenggo, Kepala KP2KP Sengkang Riza Kurniawan dan para bendahara OPD lingkup Pemkab Wajo.(Wan)
Editor: Hamzah
