LINTASCELEBES.COM WAJO — Ada pepatah berbunyi, “Mempertahankan lebih berat daripada merebut.” Hal ini juga berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan.
Untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo yang sudah mencatat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama enam tahun berturut-turut, bukan berarti bisa bersantai. Malah raihan itu harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
Di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Kamis (15/7/2021), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, baru saja melakukan penandatanganan nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU).
Penandatanganan MoU ini tentang peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilakukan Bupati Wajo, Amran Mahmud, dengan Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Syaiful. Penandatanganan disaksikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Wajo, Andi Ismirar Sentosa.
Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyambut hangat atas kehadiran Kepala Kanwil DJPb Sulsel untuk bersinergi melakukan pendampingan pengelola keuangan daerah. “Tentunya ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi. Apalagi dengan adanya MoU, kami bisa mendapat bimbingan yang lebih intens dari DPJb sehingga kami bisa lakukan yang terbaik untuk Kabupaten Wajo,” tutur Amran Mahmud.
Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng inipun meminta semua perangkat daerah melakukan komunikasi dengan kementerian terkait untuk mendapat bantuan guna menopang pembangunan di Wajo.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Syaiful, mengatakan DPJb sebagai unit lembaga keuangan yang mengelola lembaga keuangan secara keseluruhan, sudah menjadi aktivitasnya melakukan pendampingan terbaik dalam mengelola keuangan daerah.
“Walaupun diketahui bersama, Wajo telah enam kali berturut-turut mendapat WTP. Tapi, harus menjadi catatan, mempertahankan opini WTP itu jauh lebih sulit daripada meraihnya,” ucap Syaiful mengingatkan.
Dengan adanya MoU inui, kata dia, pihaknya tidak sebatas melakukan pendampingan, tetapi juga membantu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang bisa menopang pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur di Wajo.
“Dengan MoU ini saya berharap, upaya pendampingan yang kita berikan dan share dengan Pemkab Wajo mampu memberikan ketahanan ekonomi yang kuat. Di samping mempertahankan opini, juga mampu mencari sumber-sumber pembiayaan yang baru dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kearah yang lebih baik,” harapnya. (res)
Editor: Sudirman
