LINTASCELEBES.COM JAKARTA — Torehan kebijakan Presiden ke-3 RI, BJ Habibie dalam demokrasi dan kebebasan pers begitu luar biasa. Saat menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Habibie membebaskan tahanan politik sampai memulihkan kebebasan pers.
“Kita waktu itu, 1998, sedang seru-serunya tuntutan reformasi, karena kita mengalami krisis multidimensional. Beliau (Habibie, Red) memutuskan untuk membebaskan seluruh tahanan politik. Lalu, bebas mendirikan partai politik, dan mempercepat pemilu,” kata mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman pada masa pemerintahan Habibie, Theo L Sambuaga di Jakarta, Rabu (11/8) seperti yang dilansir Beritasatu.com.
Theo menuturkan, saat itu pemilu baru dilaksanakan pada 1997. Semestinya, pesta demokrasi baru digelar lima tahun setelahnya atau pada 2002. Meski begitu, menurut Theo, Habibie mengambil keputusan untuk mempercepat pelaksanaan pemilu pada pertengahan 1999.
“Pemilu akhirnya dilaksanakan secara bebas dan demokratis. Dibuat Komite Pemilihan Umum Indonesia. Pada era Habibie juga kebebasan pers dipulihkan. Tidak perlu lagi ada izin-izin perusahaan pers. Inilah yang melandasi jalannya pemerintahn beliau,” ujar Theo.
Politisi senior Partai Golkar itu mengungkap, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999. Menurut Theo, Partai Golkar masih ingin mencalonkan Habibie sebagai presiden, namun dia menolak untuk dicalonkan.
“Ada hal yang mengesankan bagi saya. Golkar masih ingin tetap calonkan beliau, tetapi beliau menolak. Beliau bilang, ‘saya sebagai orang demokrat, pertanggungjawaban saya ditolak, sehingga tidak etis saya dicalonkan’. Kalau dicalonkan, masih mungkin beliau menang, karena bergantung pada konstelasi, tetapi beliau menolak,” ungkap Theo.
Meski demikian, Theo menambahkan, Habibie tetap aktif membahas mengenai pemilihan presiden yang masih berlangsung di MPR. “Dibicarakan siapa pengganti. Muncul beberapa nama. Ada Pak Amien Rais dan lain-lain. Habibie menyerahkan kepada Golkar. Habibie termasuk yang setujui Gus Dur (Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Red),” imbuh Theo.
Kepemimpinan
Habibie menjadi Presiden pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Walau hanya 1,5 tahun menjabat Presiden, banyak capaian dari kepemimpinan Habibie. Theo mengungkap, saat Habibie menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998, inflasi di Indonesia begitu tinggi.
Tak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 17.000. “Tingkat pertumbuhan ekonomi negatif 15%. Namun, dalam 1,5 tahun Habibie menjadi Presiden, rupiah menjadi Rp 6.700. Kemudian, inflasi turun di bawah 10%, pertumbuhan ekonomi tidak lagi negatif, sudah positif walau masih 2% hingga 3%. Berati, pembangunan ekonomi berhasil,” kata Theo.
Theo menambahkan, pemerintahan Habibie kala itu mengamankan supaya tidak terjadi pendudukan liar atas lahan. “Waktu itu ada tren begitu (pendudukan liar). Kami buat program supaya tak terjadi. Karyawan-karyawan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan lahan-lahan produksi,” ujar Theo.
Theo pun menyebut, pemerintahan Habibiw yang pertama mencetuskan bunga murah kepada mereka yang membeli rumah. Sehingga, meski terjadi krisis, rumah-rumah sedehana tidak dibatasi dan tetap terus diproduksi. “Waktu itu masih tetap mempetahankan kalau memang pada 1997 rumah sederhana lebih dari 100.000 unit. Pada 1998 dan 1999 kita bisa mempertahankan tidak drop terlalu jauh sampai 80.000 unit,” kata Theo.(sumber: beritasatu.com)
