LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Appi diganjar dua program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat diganjar penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dua penghargaan tersebut diraih Kota Makassar pada kategori Implementasi Program 3 juta rumah dan akses terhadap layanan dasar pendidikan.
Penghargaan itu diterima Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi di Hotel Claro Makassar, Jumat (18/9/2026) malam.
“Alhamdulillah, pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kemendagri, Kota Makassar dapat dua penghargaan. Pertama implementasi program 3 juta rumah dan kedua akses terhadap layanan dasar pendidikan,” ujar Appi usai menerima penghargaan.
Dijelaskan, pada kategori implementasi program 3 juta rumah, salah satu adalah program bedah rumah sebanyak 300 unit untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak di Kota Makassar.
Sementara pada kategori akses terhadap layanan dasar pendidikan, Pemkot Makassar memperoleh bantuan sebesar Rp1,5 miliar.
Menurut Appi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas program pemerintah daerah, tetapi menjadi indikator bahwa layanan dasar yang diberikan pemerintah mulai mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Ia menegaskan, orientasi utama pemerintah tetap memastikan program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jadi, ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuktikan layanan-layanan dasar itu bisa delivered dengan baik untuk masyarakat,” tuturnya.
“Sehingga apresiasi ini memberikan dampak bahwa apa yang kita lakukan ini terapresiasi dengan baik,” sambung Ketua IKA FH Unhas itu.
Khusus kategori implementasi program 3 juta rumah, berkaitan dengan dukungan pemerintah Kota terhadap percepatan penyediaan hunian, termasuk kemudahan dan percepatan proses perizinan pembangunan perumahan.
Selain itu, dukungan kebijakan daerah, seperti kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penyediaan lahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menjadi bagian dari upaya mendorong akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
Pada sektor perumahan, program bedah rumah menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
Appi menyebutkan, sebanyak 300 unit rumah menjadi sasaran program tersebut. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat, dengan nilai bantuan yang diperkirakan berada pada kisaran Rp20 juta hingga Rp30 juta per unit.
“Kita dapat kesempatan bedah rumah 300 unit, nilainya sekitar Rp20 sampai Rp30 juta untuk membenahi rumah per unitnya,” jelas Appi.
Sementara pada sektor pendidikan, perhatian Pemkot Makassar tidak hanya diarahkan pada wilayah perkotaan. Pemerataan layanan juga menyasar masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan akses berbeda dengan wilayah daratan.
Penilaian kategori Akses terhadap Layanan Dasar Pendidikan mencakup sejumlah indikator, antara lain pemerataan tenaga pendidik, ketersediaan sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Oleh sebab itu, Munafri menuturkan, pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan juga memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
“Bagaimana kesetaraan pendidikan yang ada di pulau terpencil, bagaimana memperhatikan tenaga pendidik, dan insentif. Serta memperhatikan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta agar capaian yang telah mendapatkan apresiasi tersebut tidak membuat Pemerintah Kota berpuas diri.
Sebaliknya, penghargaan menjadi momentum untuk memperkuat layanan yang sudah berjalan sekaligus membenahi sektor lain yang masih membutuhkan perhatian.
“Ini adalah kerja keras semua pihak, kami dari Pemerintah Kota Makassar terus akan meningkatkan pola-pola layanan yang ada,” imbuh mantan CEO PSM itu.
Appi juga menyinggung kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri yang menjadi salah satu fokus dalam ajang tersebut.
Pada ajang apresiasi Pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch II, terdapat empat kategori utama yang menjadi fokus, yakni Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Akses terhadap Layanan Pendidikan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Dua penghargaan yang diraih Pemkot Makassar menjadi penegasan bahwa program pemerintah daerah diarahkan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari hunian layak hingga pemerataan akses pendidikan.
Pada kesempatan ini, penghargaan kategori layanan Pendidikan, diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Indonesia untuk tahun 2026 adalah Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, kepada Munafri alis Appi.
Sedangkan, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyerahkan penghargaan kepada Munafri dengan kategori bedah rumah atau 300 hunian.(Sir)
Editor: Syafruddin Menroja
