LINTASCELEBES.COM WAJO –- Komisi I DPRD Kabupaten Wajo menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo pada Rabu (28/01/2026). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi I ini membahas poin-poin strategis, mulai dari evaluasi teknis pemilu, regulasi yang masih dinilai “mengambang”, hingga masalah penguatan kelembagaan.
Ketua Komisi I DPRD Wajo, Andi Amshar Timbang, didampingi Wakil Ketua Komisi I Haryanto, serta anggota komisi Andi Muhammad Akbar Alfajri dan Andi Tri Sakti, menyambut langsung rombongan Bawaslu yang dipimpin oleh Andi Hasnadi.
Hadir pula Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Wajo Faurizah, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Wajo Andi Ira Setiawati beserta staf.
Dalam dialog tersebut, Andi Amshar Timbang menekankan pentingnya sosialisasi pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat menjelang pemilihan. Politisi PKB itu mendorong Bawaslu untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif politik transaksional atau “politik uang” yang sering mencederai demokrasi.
“Sosialisasi itu harus setiap tahun ada acaranya, bukan nanti mau pilpres atau pilkada baru sibuk. Masyarakat perlu diidentifikasi dan diberikan pemahaman bagaimana dampak politik tersebut bagi kehidupan mereka ke depan,” ujar Andi Amshar.
Andi Amshar juga menyoroti ketidakpastian regulasi pemilu di tingkat pusat, terutama terkait tarik-menarik kepentingan partai politik soal sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ia menilai, hingga saat ini penyelenggara pemilu belum memberikan penjelasan utuh mengenai opsi-opsi sistem politik tersebut.
Komisi I DPRD Kabupaten Wajo menerima kunjungan audiensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo pada Rabu (28/01/2026)
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai dukungan fasilitas dan status sekretariat Bawaslu. Menanggapi hambatan alur birokrasi, Komisi I DPRD Wajo menyarankan agar Bawaslu melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Wajo guna mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana.
“Jalur paling pintas adalah bertemu langsung dengan Bupati. Jika sudah ada komunikasi dan titik temu dengan pemerintah daerah, kami di DPRD tinggal mengawal dari sisi persetujuan dan penganggarannya agar tidak terlalu ribet alurnya,” saran pihak Komisi I dalam pertemuan tersebut.
Ketua Bawaslu Wajo, Andi Hasnadi, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan instruksi Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan persoalan pemilu secara faktual. Bawaslu berkomitmen agar laporan evaluasi yang dikirim ke tingkat pusat berbasis pada data dan pengalaman nyata, termasuk masukan dari lembaga legislatif.
“Kami terus mengumpulkan masukan agar rekomendasi yang disampaikan mencerminkan kondisi riil demokrasi di daerah. Kolaborasi dengan DPRD sangat strategis karena dewan adalah representasi suara rakyat,” pungkas Andi Hasnadi.(r)
