LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Di tengah denyut pasar yang tak pernah benar-benar tidur, Bulukumba kembali menjadi sorotan. Sebuah video viral memperlihatkan Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Bulukumba terlibat dialog panas dengan seorang ibu yang mengaku pendukung Bupati.
Keluhan itu bermula dari pembangunan pagar batas Pasar Sentral sebuah kebijakan yang memicu pro-kontra, memaksa publik kembali menimbang siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari keberadaan pasar tersebut.
Namun di balik riuh komentar dan silang pendapat warganet, ada satu suara yang mencoba menawarkan perspektif yang lebih jernih dan mendalam. Suara itu datang dari Wakil Ketua Umum Lembaga Panrita Bhineka Bersatu (L-PBB), Faisal ST, seorang figur yang selama ini dikenal aktif memantau kebijakan publik dan dinamika perdagangan di tingkat daerah.
Menata Pasar, Menata Arah Daerah
Dalam wawancara panjang dengan masalah ini, Ichal sapaan akrab Faisal memulai pembahasan dari hal yang paling mendasar: tujuan pemerintah dalam membangun pagar batas Pasar Sentral. Baginya, kebijakan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah sistematis untuk memutus rantai kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah berlangsung lama.
“Kalau berbicara pasar, kita berbicara jantung ekonomi masyarakat,” ujarnya dengan tenang. “Dan ketika jantung itu bocor, tugas pemerintah adalah menutup sumber kebocorannya. Itu yang sedang dilakukan hari ini,” tambahnya, Senin (1/12/2025).
Ichal menilai pemerintah tidak hanya ingin menata ruang, tetapi juga menata pola relasi antara pedagang, pelaku usaha luar pasar, dan pemerintah daerah. Ada banyak cerita lama tentang aliran retribusi yang tidak jelas, pungutan tanpa dasar, hingga oknum yang memanfaatkan keramaian pasar untuk keuntungan pribadi. Pembangunan pagar, menurutnya, adalah upaya memaksa sistem menjadi lebih tertib dan terukur.
Pertanyaan yang Tak Terhindarkan
Dalam analisisnya, Faisal menekankan bahwa polemik yang muncul adalah konsekuensi alami dari perubahan. Ketika pola lama mulai terusik, akan selalu ada pihak yang merasa kehilangan kenyamanan. Maka wajar bila seseorang menyuarakan keberatan.
Namun ia menambahkan sebuah pertanyaan yang tajam:
“Siapa yang selama ini menikmati retribusi itu? Siapa yang memungut? Kemana disetor?”
Menurut Faisal, ini adalah pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh banyak pihak karena terlalu terang. “Kalau ada yang keberatan, cukup tunjukkan saja bukti setoran iuran selama ini ke siapa. Di situ semua akan jelas,” tegasnya.
Pelaku Usaha di Luar Pasar dan Wajib Moral Mereka
Feature ini kemudian mengulas aspek lain yang sering luput dari perbincangan publik: para pelaku usaha yang berjualan di luar area pasar, namun menikmati seluruh keramaian yang diciptakan Pasar Sentral.
Faisal tidak menutup mata terhadap kiprah mereka.
Ia mengakui bahwa mereka juga bagian dari ekosistem ekonomi yang hidup di kawasan itu. Namun, menurutnya, keberadaan mereka harus sejalan dengan kewajiban kontribusi. “Tidak bisa hanya ikut ramai dan menikmati akses fasilitas, tanpa memberikan kontribusi balik kepada daerah,” ujarnya.
Ia menyebut peran pemerintah begitu besar dalam membangun akses, infrastruktur, dan kenyamanan sehingga pembeli bersedia datang. Tanpa itu, para pelaku usaha tersebut tidak akan mudah mendapatkan keramaian yang menjadi sumber penghasilan mereka hari ini.
Langkah Ekstrim adalah Harga dari Perubahan
Di bagian akhir wawancara, Faisal memberikan pernyataan yang merangkum seluruh sikap lembaganya.
“Ketika pemerintah mengambil langkah yang dianggap ekstrim bagi kelompok atau pelaku tertentu, itu konsekuensi logis. Semua demi menyelamatkan PAD Bulukumba agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Itu kuncinya.”
Kalimat itu cukup dalam, membingkai realitas bahwa kebijakan publik tidak selalu populer. Terkadang, satu langkah keras diperlukan untuk membuka jalan bagi manfaat yang lebih besar.
Sebuah Momentum Transparansi
Polemik pagar Pasar Sentral mungkin akan terus bergulir, sejalan dengan dinamika masyarakat yang selalu penuh warna. Namun apa yang disampaikan L-PBB melalui Faisal ST memberikan gambaran bahwa ini bukan sekadar soal pagar, bukan sekadar soal seorang ibu dalam video, dan bukan sekadar soal viral.
Ini tentang transparansi. Tentang keberanian pemerintah mengambil langkah yang selama ini dihindari. Tentang masa depan PAD Bulukumba yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dan ketika suara kritis, seperti dari L-PBB, ikut mengawal jalannya kebijakan, publik kembali diingatkan bahwa penataan tidak pernah selesai hanya dengan membangun pagar—tetapi dengan memastikan siapa saja yang berdiri di baliknya bertanggung jawab pada masa depan daerah.(Sir)
Editor: Manaf Rachman
