Home / Tak Berkategori

Senin, 26 Agustus 2019 - 15:10 WIB

Pansel Janji Telusuri Capim KPK Tak Patuh LHKPN-Gratitifikasi

LINTASCELEBES.COM JAKARTA – KPK menyebut ada Calon pimpinan (Capim) KPK yang masih memiliki catatan negatif yakni tak patuh melaporkan kekayaaan (LHKPN) hingga rekam jejak diduga merintangi proses hukum di KPK. Pansel KPK berjanji akan menelusuri masukan yang diberikan.

“Segala masukan dari elemen masyarakat sipil ataupun institusi KPK menurut saya itu sesuatu hal yang sangat penting. Karena KPK kan suatu lembaga yang tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, pemerintah dan DPR,” kata anggota,” kata anggota Pansel Capim KPK, Al Araf di RSPAD, Jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Jakarta Pusat, Senin 26 Agustus 2019 seperti yang dilansir detik.com.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya menyebut ada capim KPK yang tak patuh melapor LHKPN, diduga pernah menerima gratifikasi, hingga menghambat kerja KPK.

Kembali ke Al Araf, menurut dia pansel Capim KPK akan menelusuri catatan yang diduga pernah menerima gratifikasi. Catatan itu juga menjadi masukan Pansel Capim KPK yang perlu dikaji.

“Semua masukan dari lembaga negara kan perlu didalami dan proses selanjutnya. Artinya, nanti akan ditelusuri. Jadi semuanya masih dalam proses pengkajian. Nama-nama itu kan masukan dari lembaga negara, tentu akan kita dalami,” kata Araf.

Dia mengatakan, Pansel akan sulit menentukan capim KPK yang baik bila tidak mendapatkan masukan dari pihak luar. Rekam jejak capim cari KPK maupun lembaga lain menjadi bahan penilaian pansel.

“Ya kami menganggap semua masukan adalah masukan yang positif, karena tanpa masukan publik sulit kita untuk menemukan calon-calon yang baik,” jelas dia.

Sebelumnya, pansel mengumumkan 20 nama yang lolos tes profile assessment. Berdasarkan latar belakang profesi, yang lolos di antaranya akademis atau dosen 3 orang, advokat 1 orang, jaksa 3 orang, pensiunan jaksa 1 orang, hakim 1 orang.

Kemudian anggota Polri 4 orang, auditor 1 orang, komisioner dan pegawai KPK 2 orang, PNS 2 orang, karyawan BUMN 1 orang, dan 1 orang penasihat menteri.(Sumber: detik.com)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Bupati Terima Bantuan 500 Paket Sembako dari Yayasan Hadji Kalla untuk Korban Banjir di Wajo

Sulsel

Pemkab Sidrap Siapkan 1.500 Hektar Lahan untuk Budidaya Pisang

Pendidikan

Buka Pameran Karya Sekolah Penggerak, Bupati Wajo Dorong Adaptasi Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka

Peristiwa

Apresiasi Kerja Keras Penanganan Banjir-Longsor Wajo, Amran Mahmud Minta Tetap Siaga

Sulsel

Sukseskan F8 2024, Dishub Makassar Gelar Rakor Rencana Rekayasa Lalu Lintas

Sulsel

Suardi Saleh Resmikan Foodcourt To Sipulung Mangkoso

Sulsel

Tim Kemitraan Perumda Pasar Makassar Lakukan Penertiban Spanduk di 3 Titik Lokasi

Pendidikan

Disdikbud Wajo Gelar Rakor Refleksi Program Sekolah Penggerak