LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar (Disperkim) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Novotel Grand Shayla, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri dari sektor Perumahwn, Balai Perumahan Kementerian PUPR, Bank BTN, Asosiasi Pengembang, h OPD terkait berkumpul dengan satu tujuan: menyelaraskan langkah menuju target nasional Tiga Juta Rumah.
FGD dibuka langsung oleh Staf Ahli II Pemkot Makassar, Irwan Adnan, dengan nada yang menegaskan urgensi persoalan hunian. Kepala Disperkim, Mahyuddin, bersama Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Noorhaq Alamsyah, duduk di barisan depan, memperhatikan tiap paparan arah kebijakan nasional, alur pembiayaan, hingga peta tantangan backlog perumahan di tanah air.
Setiap data yang dilemparkan dari layar proyektor seolah menggarisbawahi kenyataan bahwa kebutuhan hunian rakyat tak boleh lagi diselesaikan dengan cara lama.
Dari forum yang berlangsung hangat itu, Disperkim Makassar menadahkan tiga langkah strategis, tiga palang penanda arah untuk menegaskan komitmen mereka terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah.
Pertama, memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta. Bagi Disperkim, keterjangkauan harga bukan hanya soal biaya konstruksi, tetapi juga inovasi, kolaborasi, dan keberanian merombak pola penyediaan rumah sederhana agar tetap bersahabat bagi kantong masyarakat.
Kedua, mendorong penyederhanaan perizinan. Di Makassar, waktu adalah biaya, dan biaya adalah hambatan. Disperkim ingin memangkas simpul yang berbelit agar pembangunan perumahan bergerak lebih cepat—agar lahan-lahan tak lagi hanya menjadi deretan tapak kosong yang menunggu kepastian.
Langkah ketiga menatap ke depan: melaksanakan Coaching Clinic pada 2026 sebagai persiapan penyusunan Peraturan Wali Kota. Regulasi ini disiapkan untuk memberi rambu bagi pembangunan rumah sederhana sekaligus menjadi jaring pengaman untuk menurunkan backlog perumahan yang terus mengintai kota besar.
Dalam FGD itu, udara dingin ruang konferensi tak mampu menutupi hangatnya kesadaran bersama bahwa penyediaan hunian bukan sekadar pembangunan fisik.
Ia adalah kerja hati, kerja data, dan kerja kolaborasi. Melalui forum ini, Disperkim Makassar berharap simpul komunikasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pengembang dapat terikat lebih kuat agar rumah layak, aman, dan terjangkau bukan sekadar jargon, tetapi menjadi kenyataan yang diketuk di pintu setiap warga kota. (*Sir)
Editor: Hamzah
