LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Nirwan Nisman Mungkasa, ST. MAP., membuka secara resmi Kegiatan FGD II Penyusunan RP2KPKPK Kota Makassar Tahun 2023 di Hotel Ramedo, Rabu (22/11/2023).
Kepala Disperkim Kota Makassar, Nirwan Nisman Mungkasa, dalam sambutannya mengatakan Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang tidak hanya mencakup persoalan lingkungan, tetapi juga meliputi persoalan sosial, dan ekonomi.
Lanjutnya, permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi.
“Bersambut dengan amanat tersebut, maka pada tahun 2023 ini Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK),” jelasnya.
Dokumen ini, kata Nirwan, nantinya akan menjadi acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh Kota Makassar bagi seluruh pelaku (stakeholders) pelaksana penyelenggaraan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang kita harapkan terlaksana secara menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan.
“Pada hari ini, kita sama sama akan mengikuti kegiatan Focus Grup Discussin (FGD) II, yang merupakan rangkaian tahapan penyusunan dokumen RP2KPKPK Kota Makassar,” pungkasnya.
Lebih jelas Nirwan menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu, kita sudah sama sama melaksanakan kegiatan FGD I. Yang mana dalam FGD I yang lalu kita sudah melakukan verifikasi dan justifikasi lokasi dan pemutakhiran profil permukiman kumuh. Dan atas kolaborasi dan kerjasama antara tim penyusun dan stakeholder terkait maka pada hari ini kita akan melakukan FGD II.
Menurutnya adapun sasaran yang ingin kita capai dalam FGD II ini adalah terbentuknya penyepakatan konsep, strategi, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, perumusan kebutuhan dan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh, serta penilaian lokasi berdasarkan kriteria indikator dan parameter kekumuhan sehingga akan dapat dirumuskan kawasan kumuh skala prioritas di wilayah Kota Makassar.
“Untuk dapat menghasilkan tujuan yang kita harapkan dari kegiatan FGD II ini, maka kami sangat mengharapkan peran aktif bapak dan ibu yang berkesempatan hadir di tempat ini untuk dapat berdiskusi dan memberikan masukan atas pemaparan yang akan dilakukan oleh tim penyusun dokumen RP2KPKPK Kota Makassar,” tutupnya.
Turut hadir narasumber Tim Penyusun Dokumen RP2KPKPK, Ilham Y, ST.,MSP, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Bappeda Kota Makassar, Dinas PU Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Kepala ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar, PDAM Kota Makassar, Anggota Pokja PKP Kota Makassar
Para Camat, Pejabat dan staff lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, dan para undangan.(Natsir)
Editor: Sudirman
