LINTASCELEBES.COM WAJO — Setelah terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari beberapa lembaga terkait, sebagai bagian dari tahapan dalam Pemilihan Umum 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo, langsung tancap gas dengan melakukan rapat koordinasi sentra (Gakkumdu), Selasa (08/11/2022).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Ketua dan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Wajo, Wakapolres Wajo serta jajaran dari unsur Kepolisian, serta Kepala Seksi Tindak Pidana umum dan unsur jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo.
Menurut Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Wajo, Andi Samsir, Sentra Gakkumdu merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, Sentra Gakkumdu bertugas untuk menangani berbagai tindak pidana Pemilu.
Karena itu, lanjut Andi Samsir, berbagai kegiatan sudah disiapkan terkait terbentuknya Sentra Gakkumdu untuk memperkuat sinergitas dari unsur kepolisian dan kejaksaan serta memperkuat koordinasi kelembaga, menyatukan persepsi sekaitan regulasi sebagai wujud kesiapan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.
“Lembaga yang ada pada Sentra Gakkumdu nantinya selalu berkoordinasi, saling membackup dan saling memudahkan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu karena akses dan hubungan dalam pelaksanaannya pasti luas tapi diharapkan tetap dapat satu suara dalam memprosesnya,” harap Andi Samsir.
Bawaslu Wajo Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Sementara, Waka Polres Wajo, Kompol H. Muhtar, berharap agar pertemuan ini, merupakan wadah strategis mengawal pesta demokrasi, karena itu Dia menginstruksikan pada jajarannya agar mensupport full kegiatan sentra Gakkumdu.
Sebab, tambah Kompol H. Muhtar, Sentra Gakkumdu merupakan tempat dimana pemberian support khususnya di bidang pengawasan sangat diperlukan. Pasalnya di tempat ini sangat vital karena banyaknya masalah yang akan dilaporkan melalui Bawaslu dan itu merupakan wujud tegaknya keadilan pemilu.
Hal senada yang disampaikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo, Nadrah, bahwa dalam pelaksanaan nantinya diperlukan koordinasi dari semua pihak terkait, agar memiliki visi serta misi yang sama dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
“Saya berharap nantinya langkah koordinasi kita, kalau bisa satu suara. Sebab pada intinya penanganan pelanggaran di Sentra Gakkumdu, adalah kerja satu tim dan kami dari unsur Kejaksaan Negeri siap mengawal full proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu,” tegas Nadrah.(S.Menroja)
Editor: Muh. Hamzah
