LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar menggelar Pertemuan Advokasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu, Puskesmas dan PKK dalam Pengelolaan Posyandu Prima (DAK Non Fisik), di Aula Dinas Kesehatan Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar, Kamis (05/09/2024).
Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka meningkatkan transformasi layanan primer di Kota Makassar yang menghadirkan narasumber Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel dan Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kota Makassar.
Diikuti peserta dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabag Badan, Pemberdayaan Masyarakat, TP PKK Kecamatan, Lurah Parang Tambung, Lurah Panampu, Lurah Bunga Eja baru, Lurah Maccini Selatan, Lurah Karunrung, Lurah Moncongloe.
Serta Lurah Barrang Caddi, Lurah Buakana, Lurah Panalkang, Lurah Karuwisl, Lurah Layang, Lurah Nipa-Nipa, Lurah Untia, Lurah Buloa, Lurah Lae-Lae, Lurah Pattingalloang, Lurah Tamangapa, Lurah Bakung, Lurah Sudlang Raya, Lurah Minasa Upa, Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Kegiatan dibuka langsung secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asyarie didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Makassar, Sunarti, S.ST.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asyarie dalam sambutannya mengatakan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
“Guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Posyandu erat sekali kaitannya dengan peran serta aktif masyarakat,” jelasnya.
Dinkes Kota Makassar menggelar Pertemuan Advokasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu, Puskesmas dan PKK dalam Pengelolaan Posyandu Prima, di Aula Dinas Kesehatan Jl. Teduh Bersinar, Kamis (05/09/2024)
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) : Mendagri/Menkes/BKKBN nomor 23 Tahun 1985 tentang penyelenggaraan Posyandu, Posyandu memberikan konstribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan Kesehatan dan gizi.
Namun seiring berjalannya waktu, kata dr. Ahmad Asyarie, posyandu semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat memeriksakan Kesehatan balitanya ke pos pelayanan kesehatan terpadu mulai berkurang. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh cara pandang orang tua yang merasa anaknya tidak perlu lagi dibawa ke Posyandu seiring dengan pertambahan umur.
“Selain itu, minimnya kepercayaan para orang tua terhadap kinerja kader posyandu juga berkolerasi positif terhadap jumlah kunjungan balita ke Posyandu,”ujarnya.
Lanjutnya, untuk memperkuat UKBM (Posyandu) maka perlu penguatan pokjanal posyandu dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, terintegrasi, advokasi dan dukungan untuk peningkatan kinerja posyandu dengan komitmen, Kerjasama pemahaman sehingga akan terjadi singkronisasi dan Kerjasama lintas sector di tingkat kota Makassar.
“Pokjanal Posyandu itu sendiri merupakan kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan posyandu, Kami mengharapakan pojanal posyandu lintas sector yang terkait dapat memegang kepada komitmen bagaimana kita menjadikan posyandu ini menjadi kelembagaan yang dapat berjaya dalam meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat,” tutupnya.(Sir)
Editor: Hamzah
