Home / Tak Berkategori

Minggu, 24 November 2019 - 11:54 WIB

Imbas Kasus Kampung Siluman, Dana Desa Dibekukan Sementara

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Ma'ruf Amin saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. (Foto: Tempo.co)

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Ma'ruf Amin saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. (Foto: Tempo.co)

,LINTASCELEBES.COM JAKARTA – Kementerian Keuangan akan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti. Sampai saat ini, Kemenkeu masih belum bisa mengidentifikasi berapa total kerugian negara akibat adanya desa fiktif atau kampung siluman yang selama ini sudah mendapat transferan dana desa.

“Selama ini belum clear, maka ini kita freeze (bekukan) dulu yang berkaitan dengan itu. Nanti jumlah detilnya tergantung kementerian dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Astera Prima saat paparan APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat yang dilansir tempo.co, Senin, 18 November 2019 lalu.

Prima menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih memeriksa lebih lanjut aliran dana desa tersebut. Sebab, bendahara negara masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) terkait jumlah desa fiktif tersebut.

“Terkait dana desa kami masih menunggu, berapa sebenarnya jumlah desa yang bermasalah dari Kemendagri. Kalau nanti sudah ada jumlahnya, baru bisa diketahui (kerugian) totalnya
berapa,” kata Prima.

Ia menuturkan, Kemendagri saat ini masih melakukan verifikasi jumlah desa yang selama ini telah menerima dana desa. Penyisiran tersebut diperlukan untuk mengetahui dengan pasti jumlah
desa yang memang memenuhi kriteria masuk ke dalam jumlah kampung atau desa siluman.

Menurut catatan Kemenkeu hingga Oktober 2019 lalu, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp52 triliun atau 72,4 persen dari total pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2019 sebesar Rp70 triliun.

Angka ini lebih tinggi dari perolehan tahun lalu pada periode yang sama yakni sebesar Rp44,4 triliun. Maka pertumbuhan transfer dana desa yang terealisasi pada tahun ini meningkat 16,9
persen secara year on year.(Sumber: tempo.co)

Share :

Baca Juga

Sulsel

Lewat Program Lorong Wisata, Danny Pomanto Optimistis Raih PPD 2023

Halo Polisi

Satlantas Polres Wajo Intens Edukasi Masyarakat Disiplin Protokol Kesehatan

Sulsel

PDAM Kota Makassar Terima Kunjungan Manajemen PT. Palyja Jakarta Bahas Penawaran Kerjasama

Advertorial

Gaungkan Gerakan Wajo Mapaccing, Bupati Wajo: ASN Harus Terdepan Jadi Contoh Masyarakat

Asahan

Bupati Asahan Tandatangani Perjanjian Kerjazama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Halo Polisi

Jelang HUT Bhayangkara ke-75, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal

Sulsel

Bapanas Sebut Wajo Berkontribusi Besar terhadap Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan

Sulsel

Lindungi Pekerja, Danny Pomanto Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Makassar