Home / Daerah / Keamanan / Polisi

Sabtu, 24 Agustus 2019 - 19:52 WIB

Dana Desa Paling Banyak Dikorupsi, Polisi Minta Masyarakat Aktif Awasi

LINTASCELEBES.COM JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sejumlah temuan berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017. Berdasarkan data itu, dana desa jadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, selama ini Polri mengerahkan satuan di daerah, baik Polres hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk menekan potensi korupsi dana desa.

“Tugas dari Bhabinkamtibmas ini adalah melakukan pengawasan, artinya di tiap desa diminta untuk transparan,” kata Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Transparansi tersebut meliputi program pembangunan infrastruktur di desa dan penggunaan dananya. Polri memang diberi kewenangan dalam pengawasan dana desa sebagaimana tercantum undang-undang. Namun, cara tersebut dianggap kurang berhasil karena dana desa masih dikorupsi, bahkan pos anggaran yang paling sering disalahgunakan.

Oleh karena itu, kata Setyo, polisi meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan di desa. “Saya kira kami melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, mereka juga melihat anggarannya seberapa besar, programnya untuk apa. Hasilnya masyarakat bisa melihat,” kata Setyo.

Selama ini, di desa-desa juga sudah dipasang baliho yang isinya program atau proyek desa yang tengah berjalan, termasuk anggaran yang dibutuhkan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengawasi langsung pembangunan di desanya. “Diharapkan dengan cara demikian, anggaran yang dberikan pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik dan mksimal,” kata Setyo.

Setyo mengatakan, jika hasilnya dirasa belum maksimal, disebabkan nota kesepahaman baru berlangsung selama setengah tahun.

Saat ini, baik Polri maupun kementerian terkait masih dalam proses mencari formula yang tepat untuk menekan potensi penyelewengan dana desa. Di samping itu, Polri juga mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak diam saja, bahkan malah membantu korupsi anggaran tersebut.

Baca juga:  DPRD Wajo Menerima Ranperda APBD Perubahan untuk Dibahas

“Pak Kapolri mengaskan, anggota Bhabinkamtibmas atau Kapolsek yang ditugaskan jangan sampai terlibat. Malau terlibat akan dihukum berat,” kata Setyo.

Sebelumnya, menurut ICW, berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan penndidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar. Ketiga, pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar.(Sumber: kompas.com)

Share :

Baca Juga

Daerah

Tolak Rancangan UU Omnibus Law, Puluhan Buruh di Wajo Gelar Aksi Unjuk Rasa

Polisi

Dua Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Diringkus Sat Res Narkoba Polres Wajo

Advertorial

Lengkapi Struktur OPD, Bupati Wajo Lantik 115 Pejabat Pengawas

Advertorial

DPRD Wajo dan Pemkab Sepakati Perampingan OPD

Wajo

Ciptakan Pemilu Damai dan Berkualitas, Danny Pomanto Dorong Camat-Lurah Hingga RT/RW Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Olahraga

Wajo Raih Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Pemuda Tahun 2019

Daerah

Sulsel Terima Raih Penghargaan Keterbukan Informasi Publik Kategori Tranparansi Pemerintahan

Wajo

Hari Kedua Pelaksanaan Operasi Pasar, Camat Bontoala: Sangat Membantu Warga