Home / Makassar / Polisi

Selasa, 11 Juni 2019 - 15:00 WIB

Cegah Penyalahgunaan Anggaran, Pemprov Kerjasama dengan KPK

LINTASCELEBES.COM MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bila Pemprov Sulsel sudah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan penyalahgunaan anggaran.

“Saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa saat ini Pemprov Sulsel sudah menjalin kerjasama yang erat dengan KPK, khususnya dalam berbagai upaya pencegahan,” tegas Nurdin Abdullah saat menjadi Irup oada Upcara di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/6/2019) lalu.

Ia menjelaskan, selain dalam hal pengadaan barang jasa bersih, KPK juga sudah memberikan arahan-arahan yang perlu dijalankan, seperti perencanaan anggaran, penyelesaian proyek-proyek strategis yang belum rampung seperti Barombong dan Mesjid CPI serta perapihan aset-aset milik Pemprov Sulsel.

“Saya harap semua ASN untuk terbuka dan bekerjasama dengan setiap institusi, selain KPK juga dengan kepolisian dan kejaksaan. Transparansi adalah kunci bagi kita untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengingatkan untuk perencanaan di tahun 2020 agar dapat dilaksanakan dengan baik. Target untuk APBD pokok 2020 diharapkan dapat ditetapkan di bulan November, pelaksanaan lelang di bulan Desember dan pelaksanaan fisik pembangunan pada bulan Januari tahun depan. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas lain yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, seperti pembangunan jalan daerah terisolir, pembangunan rest area dan program hilirisasi pertanian.

Selain itu, sesuai arahan KPK, Pemprov Sulsel akan meminimalisir anggaran PL yang nilainya di bawah Rp200 juta. Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan dapat memimpin proses tersebut agar bisa mencapai target yang ditentukan.

“Saya meminta kita semua untuk terus memperkuat sinergi, baik antar sesama OPD maupun dalam hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Saya sudah sering mengingatkan kepada Kepala OPD Pemprov Sulsel untuk senantiasa membangun komunikasi dengan Bupati dan Walikota,” tegasnya.

Baca juga:  Pasca Dilantik, 40 Anggota DPRD Wajo Periode 2019-2024 Ikuti Orientasi

Nurdin Abdullah juga berharap jangan sampai ada pembangunan berjalan yang tidak diketahui oleh Bupati dan Walikota. Dengan sinergi yang terbangun baik, dirinya meyakini bisa menghadirkan perubahan yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Sulsel.(sulselprov.go.id)

Share :

Baca Juga

Makassar

Keppres Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2019 Sudah Terbit

Advertorial

Pasca Pengundian Penempatan Lapak, Wabup Amran SE Sidak Pasar Tempe

Daerah

Pasar Tempe Terbakar, Ratusan Kios dan Lods Ludes

Makassar

PWI Sulsel Siap Lantik PWI Sidrap – Enrekang

Daerah

Kunjungi Dapil, Anggota DPR RI ini Siap Perjuangkan Honorer K2

Birokrasi

Polres Wajo Raih Penghargaan Pelayanan SIM dan SKCK Kategori Baik dari KemenPAN-RB

Makassar

Terpilih Senator DPD-RI, Aktivis Muda Sulsel ini Beri Selamat Tamsil Linrung

Keamanan

Cegah Gangguan Kamtibmas Jelang Pemilu, Polsek Pitumpanua Gelar Cipkon